Pemerintah dan Swasta Untuk Percepat Eliminasi TB di Kabupaten Bogor

Pemerintah dan Swasta Untuk Percepat Eliminasi TB di Kabupaten Bogor

Smallest Font
Largest Font

Jurnalissatu.com - Guna mewujudkan eliminasi penyakit menular Tuberkulosis di Kabupaten Bogor, Pemkab Bogor memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan Tuberkulosis (TB) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) baik puskesmas, klinik dan Rumah Sakit pemerintah dan swasta juga dengan United States Agency for International Development (USAID), salah satunya melalui strategi District-Based Public Private Mix (DPPM). Itu dibahas melalui kegiatan Rakor DPPM yang berlangsung di Hotel Alana Sentul Babakan Madang, Rabu (12/6/2024).

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Agus Fauzi mengatakan, bahwa strategi DPPM adalah salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya eliminasi Tuberkulosis (TB) pada 2030 mendatang. Dengan menciptakan perluasan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien salah satunya melalui penguatan jejaring pelayanan TB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pemerintah maupun swasta.

“Hari ini kami mengadakan pertemuan terkait dengan rencana persiapan pelaksanaan integrasi layanan primer di Kabupaten Bogor. Semoga dengan kegiatan ini bisa memperkuat kolaborasi dan terjalin koordinasi yang baik dalam menjalankan strategi intervensi DPPM guna mewujudkan Kabupaten Bogor bebas eliminasi Tuberkulosis,” tutur Agus Fauzi.

Selanjutnya, Private Sector Officer USAID Bebas TB Kabupaten Bogor, Zaelani Maulana Hakim menjelaskan, strategi penurunan kasus Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030 di Kabupaten Bogor, USAID dukung melalui program Ujang Mandor (Upayakan Jangan Sampai Kendor). Melalui program Ujang Mandor USAID ingin memastikan Kabupaten/Kota terutama Kabupaten Bogor dapat melakukan intervensi DPPM yang strategis dan terukur. Juga memastikan Fasyankes memberikan layanan Tuberkulosis yang berkualitas sesuai standar.

Katanya, juga memastikan seluruh terduga dan pasien melewati kaskade sesuai dengan standar hingga tuntas. Artinya setiap Fasyankes melakukan peninjauan secara mandiri terhadap data penderita Tuberkulosis masing-masing. Serta lebih optimal dalam mengidentifikasi terduga yang belum terdiagnosis.

“Mengidentifikasi dini pasien Tuberkulosis yang beresiko mengalami kegagalan pengobatan karena tidak patuh, efek samping obat, atau perkembangan penyakit yang tidak diharapkan, serta meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis,” Zaelani menerangkan.

Sedangkan, Kopi TB Kabupaten Bogor, Sukarni mengatakan, Public Private Mix (PPM) adalah jejaring pelayanan TB yang melibatkan Fasyankes pemerintah, swasta dan seluruh pemangku kepentingan terkait secara sistematis dan komprehensif dengan pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan akses pelayanan TB bermutu dan berpihak kepada pasien.

“Melalui DPPM ini kita berupaya meningkatkan akses pelayanan TB yang berkualitas sesuai standar melalui komitmen dan keterlibatan aktif dari seluruh pihak,” tutup Sukarni. (*)

Editors Team
Daisy Floren